2.1
Sejarah Perekonoomian Indonesia Masa Demokrasi Liberal
Masa demokrasi liberal ditandai dengan di
berlakukannya UUDS 1950 pascapengakuan kedaulatan. Berlakuannya UUDS 1950
kemudian mengubah tatanan pemerintahan indonesia. sistem politik ekonomi pun
kemudian bergeser kearah sistem politik dan ekonomi liberal. Masa ini disebut
masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip
liberal. Perekonomian
diserahkan pada pasar sesuai teori-teori klasik yang menyatakan laissez faire
laissez passer.Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing
dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina.Pada akhirnya sistem ini
hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru.Yang perlu dilakukan adalah mengubah
struktur ekonomi umumnya dari ekonomi colonial ke ekonomi nasional. Bangsa Indonesia
harusnya ditumbuhkan kelas pengusaha, karena pengusaha bangsa Indonesia yang
pada umumnya bermodal lemah. Dan
akhirnya diberi kesempatan untuk membangun ekonomi nasional. Hendaknya pemerintah
membantu dan membimbing para pengusaha itu, dengan membantu pemberian kredit
karena pengusaha Indonesia tidak memiliki modal. Sehingga bangsa Indonesia akan
dapat berkembang maju dan tujuan mengubah struktur ekonomi kolonial di bidang
perdagangan akan tercapai. (SNI,2010 :332).
2.2
Sistem Kabinet Pada Masa Perekonomian Demokrsai Liberal
2.2.1 Kabinet Nasir
Dalam program kabinet Nasir ( September 1950- April
1951) ketika itu ia menjabat sebagai mentri perdagangan. Program ini di kenal
dengan sebutan program benteng. Gerakan benteng yang telah dimulai pada bulan
april 1950. Selama tiga tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa
Indonesia mendapat kredit bantuan dari program benteng ini.Program pemerintah
ini pada hakikatnya adalah kebijakan untuk melindungi pengusaha-pengusaha
pribumi.Namun, usaha ini tidak berhasil mencapai tujuannya. (SNI,2010 :
332-333).
Program tepenting dalam ekonomi pada masa Kabinet nasir yaitu
mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat sebagai dasar bagi melaksanakan
ekonomi nasional yang sehat.( SEJARAH 3 ,2011 : 110).
Program BentengKabinet Natsir Juga mengupaya menunbuhkan
wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan
perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan
lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada
perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam
perkembangan ekonomi nasional.Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha
pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha
non-pribumi.
2.2.2 Kabinet Sukiman
Pengusahan Indonesia ternyata lamban menjadi dewasa,
bahkan ada yang menyalahgunakan maksud pemerintah ini dengan mencari keuntungan
secara cepat.bantuan kredit ini ternyata tidak efektif sehingga program
pemerintah tidak berhasil. Padahal, pemerintah menambah beban keuangannya
sehingga menjadi salah satu sumber defisit.
Kabinet sukiman yang memegang pemerintahan selama 10 bulan sejak april
1951 sampai februari 1952 beusaha membatasi krisis moneter. Salah satu usaha
yang ditempuh ialah melakukan nasionalisasi terhadap De Javasche Bank.Nasionalisasi De
Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank
sentral dan bank sirkulasi.
Krisis moneter yang dihadapi pemerintah ialah
defisit anggaran belanja pada tahun 1952 sebanyak tiga miliar rupiah, ditambah
dengan sisa defisit anggaran tahun sebelumnya 1,7 miliar rupiah. Meskipun
dilanda krisis moneter mentri keuangan masih memberikan perhatian kepada para
pengusaha dan pedagang nasional golongan ekonomi bantuan pinjaman uang. Dengan
memberikan bantuan tersebut diharapkan para pengusaha yang merupakan produsen
dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume import. (SNI,2010 :333).
2.2.3 Kabinet aliSastroamijoyo
Kabinet ali lebih mengutamakan kebijakan
indonesianisasi, yaitu mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha
swasta nasional pribumi dalam usaha merombak ekonomi Kolonial menjadi ekonomi
nasional. Langkah yang diambil antara lain mewajibkan perusahaan asing
memberian pelatihan dan tanggung jawab kepada tenaga bangsa Indonesia agar
dapat menduduki jabatan staf, mendirikan perusahan Negara, menyediakan kredit
dan lisensi bagi usaha swasta nasional, agar mampu bersaing dengan perusahan
asing yang ada. Kebijakan pemerintah dibidang perekonomian Terutama mengenai
lesensi istimewa yang menimbulkan perdebatan di parlemen. (SNI, 2010 : 333).
Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang
diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara
pengusaha cina dan pengusaha pribumi.Pengusaha non-pribumi diwajibkan
memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan
kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional.Program ini tidak berjalan
dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya
dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
2.3
Sistem Ekonomi Liberal
Sesudah pengakuan kedaulatan, Indonesia menanggung
beban ekonomi dan keuangan sebagai akibat ketentuan-ketentuan KMB.Pembatalan
sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.beban
utang luar negeri sebesar Rp. 1.500 Juta dan utang dalam negeri sejumlah Rp.
2.800 juta. Srtuktur ekonomi yang di wariskan berat sebelah.Ekspor masih
bergantung kepada beberapa jenis perkebunan.Produksi barang barang ekspor ini
dibawah produksi sebelum perang dunia ke II.
Masalah jangka pendek yang harus diselesaikan oleh pemerintah
adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup,
sedangkan masalah jangka panjang adalah masalah pertambahan penduduk dan
tingkat hidup yang rendah.Beban berat ini merupakan konsekuensi dari pengakuan
kedaulatan. Defisit ini untuk sebagian berhasil diurangi dengan pinjaman
pemerintah,yaitu dengan cara melakukantindakan keuangan pada tanggal 20 maret
1950. Tujuan pemerintah adalah untuk merangsang ekspor.System ini memberikan
penghasilan yang besar kepada eksportir dalam rupiah sehingga mereka dapat
membayar lebih tinggi kepada produsen. (SNI, 2010 : 334-336).
Karena pecahnya perang korea,ekspor RI pada kuartal
kedua meningkat.di samping itu usaha-usaha tersebut pemerintah juga berusaha
mendapat kredit dari luar negeri. Membangunproyek-proyek pengangkutan
automotif,pembangunan jalan, telekomunikasi, pelabuhan, kereta api dan
perhubungan udara.
Sejak tahun 1951 penerimaan pemerintah mulai
berkurang disebabkan oleh menurunnya volume perdagangan internasional.Indonesia
sebagai Negara yang sedang berkembang tidak memiliki barang-barang ekspor
lainya kecuali hasil perkebunan.Pada tahun berikutnya pemerintah berusaha keras
untuk meningkatkan penghasilan Negara. Kebijakan moneter ditinjau kembali
sesudah pada akhir tahun 1951 indonesia menasionalisasikan. De javasche bank.Usaha pemerintah adalah
menurunkan biaya ekspor dan melakukan tindakan penghematan.
Sejak tahun 1952 rencana anggaran belanja dimintakan
persetujuan DPR.Karena defisit, ada kecenderungan untuk mencetak uang baru, yangmenimbulkan
tendensi inflasi.Kecenderungan inflasi secara tidak langsung menghambat
produksi karena naiknya upah.Kebijakan yang ditempuh kemudian oleh pemerintah
cabinet nasir adalah melaksanakan industralisai yang di kenal sebagai rencana
sumitro sasarannya di tekankan terutama pada pembangunan industry dasar,
seperti kebijakan diikuti dengan usaha peningkatan produksi,pangan,perbaikan
prasarana, dan penanaman modal asing.
Pada masa ali pemerintah membentuk biro perancangan
Negara dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang, karena pemerintah
yang terdahulu lebih menekankan program jangka pendek, sehingga hasilnya belum
dapat dirasakan oleh masyarakat. Rancangan undang-undang tentang rencana
pembangunan yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat tanggal 11 november
1958yang mempunyai daya surut sampai tanggal 1 januari 1956. Karena adanya
depresi diamerika serikat dan eropa barat sejak akhir 1957 dan awal 1958
pendapatan Negara menjadi mundur, karena harga ekspor bahan mentah merosot. (SNI,
2010 : 337).
2.4
Kondisi Ekonomi Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal
Kondisi ekonomi Indonesia pada masa liberal masih
sangat buru. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut antara lain :
a. Setelah
pengakuan kedaulatan dari belanda pada tanggal 27 desember 1949, bangsa Indonesia
menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam
hasil-hasil KMB. Beban tersebut berupa uang luar negeri sebesar 1,5 triliun
rupiah dan utang dalam Negara sejumlah 2,8 triliun rupiah.
b. Politik
keuangan pemerintah Indonesia tidak dibuat di Indonesia melainkan dirancang di
belanda.
c. Pemerintah
belanda tidak mewariskan ahli-ahli yang cakap untuk mengubah system ekonomi
colonial menjadi system ekonomi nasional.
d. Tidak
stabilnya situasi politik dalam Negara mengakibatkan pengerluaran pemerintah
untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat.
e. Defisit
yang harusnya ditanggung oleh pemerintah RI pada waktu itu sebesar 5,1 miliar.
f. Angka
pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.
2.5
Usaha Untuk Memperbaiki Perekonomian
Beberapa upaya untuk memperbaiki perekonomian pada
masa demokrasi liberal adalah sebagai berikut :
a. Gunting
Syafruddin, adalah kebijakan pemotongan nilai mata uang(sanering).tindakan
keuangan ini dilakukan pada tanggal 20 maret 1950 dengan cara memotong semua
uang yang bernilai Rp.2,50 keatas sehingga nilainya setengahnya. Kebijakan ini
dilakukan oleh mentri keuangan syafruddin prawiranegara pada masa pemerintahan
RIS.
b. Program
Benteng (Benteng Group),pembangunan ekonomi Indonesia perlu di tumbuhkan
struktur ekonomi colonial menjadi struktur nasional.pengusaha pribumi masih
lemah dalam modal maka hendaknya pemerintah berperan dalam membantu dan memberi
bimbingan yang konkret.
c. Nasional
de javasche bank , ketentuan dalam
KBM mengenai de javasche bank sangat melemahkan kedudukan pemerintah republic
Indonesia.
d. System
ekonomi Ali-Baba,pertumbuhan daan perkembangnpengusaha nasional pribumi dalam
rangka merombak ekonomi colonial menjadi ekonomi nasional.Pembatalan
sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar,
termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusahaBelanda
yang menjual perusahaannya sedangkan
pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut
e. Persetujuan
finansial ekonomi (fincek), perjanjian hubungan fincek dengan
Indonesia-belanda.
f. Rencana
pembangunan lima tahun (RPLT), adanya ketegangan antara pusat dan daerah
sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.
g. Musyawarah
Nasional Pembangunan, Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara
pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan
Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk
mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang
menyeluruh untuk jangka panjang
2.6
Perekonomian Masa Demokrasi Liberal Dengan Hubungan Internasional
Pada masa perekonomian demokrasi liberal banyak
masalah maslah dalam ekonomi Indonesia.Sehingga hubungan internasional pada maa
cabinet nasir adanya depresi dari amerika dan eropa sehingga harga ekspor bahan
mentah mengalami kemerosotan.Sedangkan pada tahun 1951 penerimaan pemerintah
mulai berkurang disebabkan oleh menurunnya volume perdagangan internasional.Terjadinya
instabilitas tidak semata-mata terletak pada perluasan program tapi di
pengaruhi oleh dua factor.Hal ini akibat dari politik colonial belanda.Karena
pemerintah belanda tidak mewariskan ahli yang cukup sehingga mengubah system
ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak manghasilkan perubahan
yang drastis.
Kabinet ali II menghadapi kesulitan adalah korban
anti-cina di masyarakat dan adanya kekacawan daerah. Permasalahan baru tentang
nasib modal pengusaha belanda di Indonesia.Banyak pengusaha belanda yang
menjual perusahannya kepada orang cina karena merekalah yang kuat ekonominya.
Pada masa pemerintahan cabinet burhanudin harahap
dikirimkan masalah finensial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak
belanda, hubungan Indonesia-belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Sejak
masa demokrasi liberal, Indonesia aktif dalam menggalang solidaritas dan kerja
sama antar bangsa seperti konferensi Asia Afrika, koferensi LONDON Deklarasi
Djuanda. (SEJARAH 3,2011 : 120)
Jazakallah. Semoga bisa menambahkan http://vracarsa.blogspot.co.id/2016/10/kondisi-ekonomi-indonesia-pasca.html
BalasHapus